Batasan Investasi Dan Praktek Nominee Di Indonesia

 a) Pembatasan Penanaman Modal Sebagai Bagian dari Kedaulatan Negara

Pada umumnya kegiatan penanaman modal asing di suatu negara dibatasi oleh aturan negara asal penanam modal asing (governance by the home nation), negara tuan rumah tempat penanam modal asing tersebut menanamkan modalnya (governance by the host nation) dan juga hukum internasional yang relevan (tata kelola oleh organisasi multi negara dan Hukum Internasional).

Pengaturan termasuk pembatasan penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada hakikatnya merupakan kewenangan negara yang berasal dari kedaulatannya. Namun, kedaulatan negara tuan rumah juga dibatasi oleh hukum internasional, termasuk konvensi internasional di mana ia menjadi pihak, seperti kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia di bidang Trade Related Investment Measures.

Pembatasan penanaman modal tersebut dapat dilakukan pada saat masuknya penanaman modal asing (entry requirements) maupun pada saat kegiatan operasional penanaman modal asing (operational requirements). Di Indonesia, pembatasan tersebut diwujudkan antara lain melalui pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau sering disebut daftar negatif penanaman modal atau daftar negatif penanaman modal (negative list).

Untuk mengatasi pembatasan kepemilikan modal asing pada suatu perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam daftar negatif atau untuk tujuan lain, sering dijumpai adanya praktek kepemilikan nominal atau kepemilikan saham pada suatu perusahaan di Indonesia. Meskipun kepemilikan nominal saham tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, bahkan secara tegas dilarang dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), praktik kepemilikan saham nominal masih ditemukan.

b) Peraturan Daftar Negatif Investasi di Indonesia

Daftar negatif umumnya diatur dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal dimana ayat (1) ketentuan tersebut mengatur bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali untuk usaha atau kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup persyaratan. .

Penjelasan ketentuan lebih lanjut mengatur bahwa bidang usaha dan jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang diatur melalui Peraturan Presiden, disusun dalam suatu daftar berdasarkan klasifikasi bidang usaha atau jenis usaha yang dijual di Indonesia, yang adalah klasifikasi berdasarkan klasifikasi Standar Bisnis Indonesia (KBLI) dan/atau Standar Internasional untuk Klasifikasi Industri (KBLI).

Oleh karena itu, untuk dapat lebih memahami bidang usaha apa saja yang berlaku di Indonesia, khususnya yang masuk dalam daftar negatif, investor sebelum berinvestasi di Indonesia perlu mengkaji lebih detail apa saja yang terdapat dalam KBLI Mengenai bidang usaha yang akan dijalani. .

KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik no. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Lapangan Standar Indonesia (KBLI 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Di masa lalu, untuk mengidentifikasi dan memahami bidang usaha yang dilarang atau terbuka untuk investasi, investor juga harus memperhatikan petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bimbingan teknis investasi tersebut juga direvisi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini.

Penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) kesehatan; (2) moral, (3) budaya; (4) lingkungan; (5) pertahanan dan keamanan negara; dan (6) kepentingan nasional lainnya. Sedangkan penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu: (1) perlindungan sumber daya alam, (2) perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK); (3) Pengawasan produksi dan distribusi; (4) peningkatan dan kapasitas teknologi; (5) kapitalisasi domestik parsial; dan (6) kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Kenyataannya, dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun sejak berlakunya Perpres No.77/2007, Perpres tersebut telah diubah dengan Perpres No.111/2007 tentang Perubahan Atas Perpres No. 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres 111/2007) dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam menetapkan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bersyarat, Pemerintah memperhatikan Asas-asas dasar sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan, bahwa Daftar Negatif harus berlaku secara nasional dan sederhana serta terbatas pada bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan perekonomian dan sebagian kecil dari setiap sektor dalam perekonomian.
  2. Kepatuhan, daftar negatif tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang tertuang dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
  3. Transparansi, bahwa daftar negatif harus dirinci secara jelas dapat diukur dan tidak multitafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
  4. Kepastian Hukum, bahwa daftar negatif tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.
  5. Kesatuan Wilayah, bahwa daftar negatif tidak menghalangi kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia, dan informasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun untuk memahami apa yang dimaksud dengan “Penanaman Modal Tidak Langsung atau Portofolio yang transaksinya dilakukan melalui Pasar Modal”, perlu ditinjau kembali apa yang diatur dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja. untuk Aplikasi Investasi.

Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan PMA dan PMDN wajib memiliki izin prinsip perubahan apabila terjadi perubahan: (i) usaha, termasuk jenis dan kapasitas produksi, (ii) penyertaan modal dalam perusahaan; dan (iii) jangka waktu penyelesaian proyek. Dalam rangka perubahan penyertaan modal perseroan terbuka (PT Tbk), izin perubahan prinsip tidak disyaratkan apabila perubahan tersebut di atas kepemilikan saham pada pemegang saham publik, sedangkan apabila perubahan tersebut terjadi pada pendiri/pengendali saham yang dimiliki pada paling lambat dua tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri, izin prinsip perubahan harus dimiliki oleh perusahaan publik yang bersangkutan.

Dalam izin saham atau investasi suatu perusahaan, pemegang saham yang dikategorikan sebagai portofolio investasi sering disebut sebagai “pemegang saham publik” atau sering dianggap sebagai pemegang saham non-return. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan saham dalam kategori “publik” di pasar modal, maka pengalihan kepemilikan saham pada perusahaan publik tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga tidak perlu ditawarkan kepada pemegang saham lain sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Dengan demikian, likuiditas perdagangan saham perusahaan terbuka di bursa tidak terganggu.

c) Praktik Pengaturan Nominee di Indonesia

Dalam membahas masalah daftar negatif, perlu dibahas masalah praktik pengaturan nominee di Indonesia. Mengingat praktik tersebut sering dimanfaatkan dalam menghadapi pembatasan kepemilikan modal asing. Sebagaimana diketahui hukum di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal konsep trust dan trustee sebagaimana dikenal dalam sistem common law.

Dalam sistem hukum Indonesia tidak ada pengakuan perbedaan antara pemilik manfaat dan pemilik yang sah, meskipun dalam beberapa kasus khususnya dalam penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Pasar Modal atau Praktik Pasar Modal lainnya seperti wali amanat dalam penerbitan obligasi, konsep wali amanat sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal mengatur larangan nominee sebagai berikut:

“(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.”

“(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing mengadakan perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.”

Jika Anda ingin membuat PT Anda dapat menghubungi Buat PT yang dapat membantu Anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *